Tunjangan Kinerja Guru

Sergur 2018 | Bagaimana tentang Tunjangan Kinerja Guru 2018? Penyebab Tunjangan Kinerja Guru Cair Terlambat | Berita tentang tunjangan kinerja guru sudah cair adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berprofesi sebagai guru tapi belum melakukan sertifikasi.


Tunjangan kinerja guru cair dalam bentuk uang yang biasanya diberikan dalam jangka waktu triwulan. Tunjangan merupakan hak yang dimiliki oleh guru sebagai pegawai negeri sipil. Lalu apa bedanya tunjangan non sertifikasi dengan sertifikasi? Tunjangan sertifikasi adalah hak yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Besaran tunjangan yang diberikan pun berbeda, karena guru yang telah mendapatkan sertifikasi dapat dikatakan sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Namun terkadang dalam prakteknya selalu ada kendala mengenai distribusi hak tersebut, salah satunya yaitu keterlambatan pemberian tunjangan hingga hampir satu tahun. Pada artikel ini akan dibahas beberapa mengenai keterlambatan tersebut.

Penyebab Keterlambatan Tunjangan Kinerja Guru 

1. Faktor Internal Instansi Sekolah

Tunjangan non sertifikasi akan cair setelah adanya SKTP (surat Keputusan Tunjangan Profesi). Kemudian, surat keputusan tersebut baru turun setelah pihak sekolah mengirimkan dapodik atau data pokok pendidik. Jika dapodik belum dikirimkan oleh pihak sekolah, maka secara otomatis SKTP tidak akan keluar. Akibatnya tunjangan kinerja guru cair lebih lama karena data yang diberikan tidak ada.

Selain itu, kesalahan dalam mengisi data dapodik pun bisa menjadi salah satu faktor keterlambatan. Karena setelah instansi pendidikan didaerah menerima data dari sekolah mereka akan mengecek lagi validitasnya. Jika ternyata ada yang tidak sesuai dengan dokumen fisik maka konsekuensinya pencairan tunjangan akan ditangguhkan.

2. Kendala Tidak Melulu Terjadi Di Pusat

Ada kalanya tunjangan non sertifikasi terlambat cair disebabkan oleh sistem kerja instansi pendidikan yang ada di daerah. Ketika dana TPG (Tunjangan Profesi Guru) sudah ada, namun dinas daerah merasa masih memiliki beberapa hal yang harus di selesaikan terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang menyangkut tunjangan non sertifikasi.

Misalnya contoh yang telah disebutkan diatas. Ketika data pokok pendidik telah dikirimkan ke dinas pendidikan daerah kemudian pada kenyataannya banyak data yang dikirim tidak sesuai. Sehingga perlu pengecekan lebih lanjut dan teliti. Nah, hal ini tentunya memakan banyak waktu sehingga dampaknya terjadi pada semua guru non sertifikasi yang ada di daerah tersebut.

3. Pemerintah Daerah Tidak Update Data

Penyebab keterlambatan cairnya uang tunjangan bagi profesi guru salah satunya yaitu akibat Pemda tidak memperbaharui data pendidik secara berkala. Seharusnya, sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas mengawasi dan mengatur manajemen kepegawaian, dinas pendidikan dan dinas kepegawaian melakukan koordinasi dengan baik sehingga apapun peristiwa yang menyangkut profesi pengajar bisa segera diperbaharui.

Misalnya guru A mengajar di sekolah X. Kemudian karena suatu hal tertentu ia di mutasi ke sekolah Y. Guru A ini telah mengajukan laporan perihal pindah tugas tersebut, namun laporan tersebut tidak langsung di input ke sistem sehingga pekerjaan menjadi semakin menumpuk. Maka dampaknya, keluhan tunjangan kinerja guru terlambat tidak hanya terjadi pada A saja, melainkan pada semua guru yang berada di wilayah tersebut.

4. Kesalahan Teknis Perhitungan

Segala sesuatu yang menyangkut bidang keuangan pasti selalu memiliki sifat yang sensitif. Artinya jika ada kesalahan penghitungan maka bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Apalagi ketika ada kesalahan penghitungan keuangan negara yang salah satunya menyangkut tunjangan non sertifikasi, akan berakibat fatal. Karena semua penggunaan uang negara harus sesuai dengan prosedur hukum dan bisa dipertanggungjawabkan.

Ketika tunjangan kinerja guru tidak cair sesuai dengan perhitungan, kemungkinan salah satu faktor diataslah penyebabnya. Satu hal yang tetapharus dilakukan yaitu bersabar karena segala sesuatu sudah ada masanya. Namun jika keterlambatan sudah dianggap tidak wajar, maka bisa melakukan komplain ke instansi yang bersangkutan.